Muh. Ahkam Jayadi
BARRU - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Barru, AKBP Yudha Wirajati S.IK. MH., turun langsung lakukan pengamanan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa IMM Cabang Barru dan Gabungan OKP, pada Senin (11/4/2022).
Massa aksi unjuk rasa yang berjumlah sekira 50 orang berkumpul di halaman gedung Islamic Centre dan melakukan orasi di Tugu Payung, Jln. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru dan dilanjutkan di Kantor DPRD Barru.
Saat memimpin pengamanan, Kapolres Barru AKBP Yudha mengatakan bahwa, Demonstrasi merupakan hak politik untuk menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang. Sehingga diharapkan aksi berjalan tertib dan damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Selain itu, saya meminta agar seluruh personel Polres Barru melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya dengan cara humanis, dan tidak boleh ada kekerasan.
"Alhamdulillah, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini berjalan damai, tertib dan lancar. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh personil dan para pengunjuk rasa yang terlibat dalam aksi ini, dimana pada hari ini aksi berjalan tanpa anarkis", ujar Kapolres usai pengamanan unjuk rasa.
Sebelumnya, Jenderal lapangan Ketua IMM Cabang Barru, Afis mengemukakan tuntutan sebagai berikut:
1. Menolak Pembangkangan Konstitusi ( Isu 3 periode )
2. Mencabut Kenaikan PPN.
3.Menolak kenaikan BBM.
4. Usut tuntas mafia minyak.
5. Menolak Pembangkangan Konstitusi ( Isu 3 periode )
6. Mencabut Kenaikan PPN.
7. Menolak kenaikan BBM.
-Usut tuntas mafia minyak
7. Memaksimalkan atensi terhadap okp yang ada di Barru
8. Menyelesaikan secepatnya konflik agraria di Nepo Kec. Mallusetasi
9. Menekan angka pengagguran di Kab.Barru.
Sementara Terkait dengan tuntutan para mahasiswa, Ketua DPRD Barru Lukman T., menemui massa pengunjuk rasa di Kantor DPRD mengaku tidak bisa memutuskan, namun tuntutan itu akan dikawal.
"Terkait perpanjangan tiga periode Presiden tidak ada, itu tidak ada wacana tiga periode semuanya hanya isu-isu yg sengaja disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab", tegas Lukman.
Kemudian terkait masalah agraria ini juga akan di bawa ke instansi terkait yang menanganinya.
"Pengusutan mafia minyak goreng, bukan cuman adek-adek mahasiswa yang menyuarakan masalah kelangkaan minyak tapi kami juga sebagai wakil rakyat serta pemerintah juga menyuarakannya dan presiden RI sudah berkoordinasi dengan KPK", terangnya.
"Dan masalah kenaikan BBM akan kami suarakan baik secara kelembagaan DPRD maupun dgn organisasi kepartian yg ada di DPR RI.Kami sebagai wakil rakyat tidak pernah menggoreng anggaran organisasi kepemudaan", tandasnya.
(Ahkam)
Achmad Sarjono 
